Keterbukaan Informasi dan Komisi Informasi Publik

Apa itu Keterbukaan Informasi Publik?

      UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

      Kebijakan Turunan

      Hak Dan Kewajiban Masyarakat

 

Hak masyarakat:

1.    Memperoleh informasi:

      Melihat & mengetahui informasi;

      Menghadiri pertemuan badan publik yang sifatnya terbuka;

      Mendapat salinan informasi;

      Menyebarluaskan informasi.

2.    Mengajukan permintaan informasi .

3.    Mengajukan gugatan ke pengadilan jika memperoleh hambatan dalam memperoleh informasi.

 

 

Kewajiban masyarakat:

      Menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

      Mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik.

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Hak badan publik:

1.    Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

      Alasan substansi

      Alasan Prosedur

 

2.    Mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip:

      Uji Konsekuensi (consequential harm test),

      Uji Kepentingan (balancing public interest test ),

      Tidak permanen (non-permanence).

 

Kewajiban badan publik:

1.   Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan/mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;

2.   Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

3.   Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik;

4.   Menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang akan membantu pelaksanaan tugas PPID.

5.   Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

6.   Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pelayanan informasi publik;

7.   Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h dan Pasal 12).

Apa itu Komisi Informasi?

Sengketa informasi karena alasan Informasi yang dikecualikan…; Mengklasifikasi Informasi; Apa yang perlu disiapkan Badan Publik? Identifikasi infrastruktur yang diperlukan…; Struktur Pengelolaan dan Penyelesaian Keberatan Internal Badan Publik; Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Di Komisi Informasi; Mekanisme Perolehan informasi Berdasarkan Permintaan; Objek dan Tahapan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

      Tahap keberatan di internal badan publik

      Tahap Komisi Informasi

      Tahap Pengadilan

      Penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian;

      Tidak disediakannya informasi berkala;

      Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

      permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta;

      tidak dipenuhinya permintaan informasi;

      Pengenaan biaya perolehan yang tidak wajar; dan/atau

      Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

 

Tahap Keberatan; Di Internal Badan Publik; Tahap PSI di Komisi Informasi;

Tahap PSI di Pengadilan; Sanksi Pidana

      Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum  dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)

 

      Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

 

      Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)

Lihat juga:

1.  Keterbukaan Informasi Dalam Perspektif Hukum. Oleh Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH. Dosen Hk. Tatanegara Universitas Parahyangan. [unduh di sini]

2. Pedoman Rekruitmen Anggota  Komisi Informasi Provinsi, Kota, dan Kabupatan. [unduh di sini]