Oleh Alamsyah Saragih. Ketua Komisi Informasi Publik
KEMISKINAN terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah Negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam Negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga,
menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna atas rendahnya Human Development Index (HDI),..
Bagian I. Pra-Wacana Negara dan Kemiskinan [unduh]
Bagian II. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan [unduh]
Bagian III. Persoalan Kemiskinan dan Anggaran [unduh]
Bagian IV. Akar Konsep Pro Poor Budget [unduh]
Bagian V. Penganggaran Partisipatif unduh]
Bagian VI. Peta Persoalan Kemiskinan di Kabupten Gunung Kidul - Yogyakarta, Metro - Lampung, dan Boyolali - Jawa Tengah [unduh]
Bagian VII. Strategi “Bridging Research and Policy Reform” , Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan [unduh]
Bagian VIII. Pengalaman 3 Daerah dalam Menginisiasi “Piagam Kesepakatan Warga untuk Penanggulangan Kemiskinan”. [unduh]
Bagian IX. Evaluasi dan Monotoring Produk Kebijakan [unduh]
Bagian X. Kesimpulan dan Rekomendasi [unduh]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar