John Samuel. Human Rights Connection
Perspektif Politik
Advokasi berbasis rakyat berupaya menjangkau gagasan advokasi atas nama kaum yang terpinggirkan hingga praktik yang memungkinkan dan memberdayakan kaum terpinggirkan untuk bersuara bagi diri mereka sendiri.
Proses berdasarkan nilai, bertujuan untuk menantang dan merubah hubungan kekuatan yang tidak adil dan setara, misalnya patriarki di seluruh lapisan masyarakat; dari swasta hingga publik, dari keluarga hingga tata kelola kepemerintahan. Nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia merupakan jantung dari proses ini.
Advokasi berupaya menjangkau pendekatan berbasis negara hingga perubahan sosial dan politik yang dibentuk dan dipimpin oleh rakyat. Berangkat dari hak menolak secara demokratis, advokasi juga mengandung tanggungjawab bekerja bagi alternatif politik dan kebijakan yang adil yang dapat dilaksanakan.
Mengintegrasi Prinsip
Tiga prinsip integrasi dalam pendekatan berbasis rakyat adalah partisipasi, komunikasi dan legitimasi. Ketiga prinsip ini mengintegrasikan politik dan etikanya termasuk juga berbagai arena advokasi.
Partisipasi: Partisipasi bukanlah semata-mata sebuah strategi untuk membuat kesepakatan palsu, manipulasi konsensus atau memeras buruh. Partisipasi adalah sebuah prinsip berdasarkan pilihan moral yang inklusif; partisipasi berarti saling berbagi kekuatan, legitimasi, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. Partisipasi adalah prinsip dan cara untuk mengikut sertakan orang sebanyak mungkin dalam sebuah proses perubahan sosial. Dibangun dari penghormatan yang tinggi atas pluralitas, toleransi dan penolakan, partisipasi juga melibatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan. Transparansi adalah sebuah prasyarat terciptanya partisipasi yang murni. Dalam advokasi berbasis rakyat, partisipasi adalah sebuah alat penting untuk mendorong inisiatif, menginformasikan dan memberikan inspirasi perubahan di seluruh arena advokasi.
Makna yang mendalam dari partisipasi dan komunikasi membantu memajukan solidaritas. Tumbuhnya gerakan sosial yang kuat lahir dari sebuah sebab dan kesamaan identitas hingga sejumlah besar individu berkumpul untuk melahirkan sebuah visi dan keinginan kuat bagi sebuah perubahan.
Komunikasi: Advokasi adalah sebuah aksi yang bersifat komunikatif dan seperangkat aksi yang meliputi komunikasi-komunikasi yang dirancang untuk mendorong aksi sosial. Komunitas, kolektivisme dan komunikasi saling berkaitan erat. Proses advokasi meliputi berbagai elemen berbeda yaitu Komunikasi untuk Keyakinan; Keyakinan untuk Perubahan; Perubahan untuk Komitmen dan Komitmen untuk Berubah menjadi sebab - Communicate to Convince; Convince to Change; Change to Commit and Commit to Convert to the cause.
Komunikasi bukan semata-mata penggunaan bahasa. Komunikasi adalah sebuah sikap – rela untuk berbagi; untuk belajar; untuk menjangkau; dan untuk berbicara. Pentingnya kejelasan isi pesan sama dengan pilihan media. Strategi komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan simbol, bahasa, informasi, pengetahuan, sajak, prosa dan politik yang kreatif. Komitmen dari penghubung – communicator sama pentingnya dengan pesan. Proses semacam ini melibatkan proses belajar dari rakyat, berbagi dengan mereka, dan menginspirasi serta terinspirasi dari mereka. Komunikasi advokasi memerlukan konsistensi, terus menerus, kreatifitas, kemampuan untuk menguatkan dan meyakinkan.
Legitimasi: Legitimasi bukan semata-mata hanya tentang legalitas; legitimasi adalah tentang etika dan politik. Legitimasi bukan sesuatu yang kita asumsikan, tetapi sesuatu yang kita peroleh. Berkaitan dengan persepi kekuasaan, legitimasi berasal dari suatu periode waktu dengan melalui serangkaian aksi. Rasa komitmen yang dalam, akuntabilitas, kemampuan berkomunikasi dan aksi merupakan faktor-faktor yang membantu lahirnya legitimasi. Legitimasi adalah relatif, dinamis dan kredibilitas yang berkembang. Setiap arena advokasi menuntut jenis tertentu legitimasi.
Arena advokasi berbasis rakyat
Mendefinisikan arena advokasi berbasis rakyat akan membantu memperjelas peran dan strategi dari serangkaian aktor yang berbeda dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Ada empat arena dalam advokasi berbasis rakyat yaitu: a) Rakyat b) Publik c) Jaringan/Aliansi d) Pengambil keputusan – yang satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi pada titik-titik tertentu.
Rakyat: Kunci dari proses adalah arena rakyat: a) mereka yang terkena akibat langsung dari sebuah isu b) mereka yang bekerja bersama sebuah organisasi atau gerakan dan c) mereka yang berkaitan dengan sebab atau isu tertentu.
Pekerjaan advokasi di arena ini meliputi; memberikan pendidikan isu yang terkait bagi rakyat, memobilisasi rakyat di seputar isu, dan mengorganisir suatu kelompok atau komunitas tertentu untuk transformasi sosial dalam jangka panjang. Mobilisasi merupakan proses interaksi, belajar, kesadaran kritis dan aksi kolektif yang terus menerus. Mobilisasi diperlukan untuk mendidik, membuat mampu dan memberdayakan rakyat. Proses seperti ini memerlukan perspektif politik yang jelas dan strategi komunikasi dan partisipasi jangka panjang.
Publik: Publik adalah salah satu istilah yang paling sering digunakan namun sangat sedikit dipahami. Advokasi berbasis rakyat mendefinisikan arti publik secara prinsip sebagai kelas menengah, pembuat opini, intelektual dan media. Tidak pandang mereka sebagai pelaku pelanggaran ataupun penantang status quo, namun mereka memiliki peran sangat penting dalam membentuk agenda politik dan memiliki sarana untuk menyuarakan suara rakyat. Advokasi yang efektif perlu menggunakan publik masa yang kritis.
Advokasi media adalah sebuah penerapan komunikasi dan media masa yang strategis untuk mengangkat isu ke arena publik dan wacana politik. Advokasi ini memiliki dua aspek: 1) menciptakan berita dengan membangun aksi kolektif dan 2) mengartikulasikan pandangan melalui media (lihat Kotak 1).
Aktivisme berbasis pengetahuan merupakan sebuah faktor penting yang mempengaruhi publik. Di era informasi, tidak hanya tuntutan emosional yang mempengaruhi isu, tetapi juga keseluruhan rasional berdasarkan argumentasi berbasis pengetahuan yang menghasilkan dampak yang berarti. Jaringan dan Aliansi: Arena jaringan dan aliansi merupakan arena penting untuk berbagi sumber daya, koordinasi beragam strategi dan melibatkan aktor dalam jumlah besar untuk advokasi. Jaringan memperluas jangkauan wilayah dan membantu membangun efek memperluas dalam hal dampak dan wacana publik. Advokasi berupaya mengintegrasikan kekuatan pengetahuan dan kekuatan jaringan. Advokasi juga merupakan sebuah proses negosiasi dengan berbagai lembaga termasuk lembaga-lembaga kepemerintahan. Proses seperti ini menghendaki komitmen jangka panjang dan sumber daya kelembagaan serta keuangan yang optimal. Jaringan merupakan sarana penting untuk mensinergikan kekuatan lembaga-lembaga dan individu-individu yang berkaitan dengan penyebab advokasi. Kejelasan dari tujuan, kesesuaian perspektif dan kesamaan kepentingan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan jaringan. Jaringan berupaya untuk menjembatani kesenjangan aktivisme tingkat mikro dengan inisiatif kebijakan tingkat makro, memperbanyak suara dan beragam upaya bagi kepentingan penyebab advokasi. Pembuat Keputusan: Pembuat keputusan adalah mereka-mereka yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan mempengaruhi hubungan kekuasaan. Hal ini tidak hanya termasuk kebijakan-kebijakan negara, tetapi juga mereka yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan di lembaga-lembaga sosial-budaya, korporasi, lembaga-lembaga keagamaan, dsb. Ada berbagai macam arena kekuasaan dan lembaga yang mempengaruhi kebijakan publik dan sikap sosial. Misalnya, banyak lembaga dan praktik keagamaan menjalankan praktik diskriminasi atas jender dan kasta. Melobi adalah proses meyakinkan mereka-mereka yang berada dalam koridor kekuasaan untuk membuat keputusan atau menekankan pengaruh mereka demi kepentingan penyebab advokasi. Ini merupakan sebuah proses yang rasional untuk membuat argumentasi yang meyakinkan dengan menggunakan informasi dan pengetahuan. Tetapi, kekuatan tawar lobi yang sebenarnya adalah dari rakyat, publik dan juga proses jaringan. Perspektif berbasis rakyat mengharuskan bahwa para pelobi harus berasal dari pengalaman hidup yang nyata dan memiliki hubungan yang sehat dengan gerakan akar rumput dan kredibilitas serta legitimasi yang datang dari hubungan tersebut. KEKUASAAN - POLITIK - KEBIJAKAN Kebijakan publik merupakan fungsi dari politik yang dominan. Politik adalah serangkaian hubungan kekuasaan yang dominan, sehingga perlu untuk memahami kaitan antara kebijakan publik dan proses politik di satu sisi; dan proses politik dan hubungan kekuasaan didalam masyarakat di lain sisi. Sebuah isu perlu dikerangkakan sesuai bagaimana rakyat merasakan dan memahami isu tersebut. Isu adalah keprihatinan sosial, ekonomi atau politik atau fenomena yang berakibat pada rakyat ...>>> Baca Bagian 3. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar